JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Bagi Bank Indonesia (BI), media massa merupakan mitra paling strategis dalam menjalankan tugas pokoknya, media massa terutama digital dinilai mampu menjembatani kepentingan BI dengan masyarakat stakeholder maupun pelaku bisnis di Indonesia.
Hal ini disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman saat kegiatan Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 yang berlangsung tanggal 19-22 November 2017 di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 580 wartawan dari 34 provinsi di seluruh yang menjadi stakeholder dari 46 kantor perwakilan BI, dimana peserta dodominasi oleh wartawan media online.
Agusman menyebut, media selama ini sudah sangat membantu BI dalam menjalankan tugas pokoknya seperti menjalankan fungsi sebagai otoritas monoter, sistem pembayaran serta menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Makanya kami di Bank Indonesia memandang komunikasi dan peran media merupakan hal yang teramat penting," tegasnya.
Bahkan dengan lugas disebutnya, dengan komunikasi yang lancar, efektif, dan efesien akan membuat transmisi kebijakan Bank Indonesia diterima industri, pelaku usaha dan masyarakat secara cepat dan tepat sasaran, termasuk dalam mengendalikan ekspektasi inflasi.
"BI butuh peran serta dari media massa sebagai institusi yang memiliki tugas untuk menyebarkan berita dan informasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Selain itu katanya, sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa juga memiliki peran untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas.
“Bank Indonesia memandang penting untuk meningkatkan pemahaman wartawan media massa secara rutin, seperti pelatihan yang saat ini digelar," sebutnya.
Sementara itu, di sisi lain, Asisten Gubernur Bank Indonesia Dyah Nastiti mengapresiasi kinerja media yang telah mempublikasikan kegiatan-kegitan Bank Indonesia.
Ia pun dengan tegas menyebut kalau efektivitas komunikasi kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat hanya ada pada media massa, makanya dalam pelatihan ini, penekanannya lebih kepada aspek komunikasi.
Ia menambahkan, BI juga tengah mempelajari serta mengkaji dampak seluruh digitalisasi terhadap perekonomian dan bagaimana mempermudah bahasa kebijakan ekonomi agar dipahami semua kalangan masyarakat.
Aapalagi saat ini sekitar 65 persen dari jumlah penduduk Indonesia memiliki usai dibawah 39 tahun yank hidup dan dibesarkan di era digital. orang-orang ini tidak terlalu banyak membaca koran dan menonton televisi.
Makanya kata Dyah, hal ini tentu saja menjadi tantangan BI bagaimana agar berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami serta dilaksanakan semua umur.
Untuk itu, BI butuh peran media untuk bekerjasama dalam mengolah setiap informasi yang ada, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh BI bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Karena bagaimana pun juga keberadaan dan peran BI selaku Bank Sentral di negara ini sangat penting, bahkan bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya.
Sebagai catatan, kegiatan pelatihan ini merupakan yang kedua kalinya Bank Indonesia menyelenggarakan pelatihan wartawan daerah secara bersama-sama di Jakarta.
Selama dalam pelatihan nanti, peserta dibekali dengan materi Pengendalian Inflasi Daerah Untuk Mewujukan Masyarakat, yang narasumbernya Pimpinan DKEM, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Kemenko Perekonomian, serta Pengamat Ekonomi.
Lalu, dilanjutkan dengan materi Perkembangan dan Kebijakan Sistim Pembayaran BI dan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Perkembangan dan Kebijakan Sistim Pembayaran Bank Indoensia, Kebijakan Makroprudensisial Untuk Mendorong Pertumbuhan Perkonomian Daerah dan materi penting lainnya.
Pemilihan materi yang akan disampaikan menurutnya didasarkan pada perkembangan ekonomi saat ini, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, dengan harapan akan memberikan manfaat bagi peserta.
Peran Media Dalam Menekan Angka Inflasi
Dalam pengendalian inflasi daerah misalnya, BI juga berharap peran serta aktif dari media massa, selain tentunya berharap banyak akan keberadaan dan gerak cepat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Hal ini diungkapkapkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara di hadapan 580 wartawan dari seluruh Indonesia.
Meski ada pembagian rubrikasi di media massa, namun Mirza mengharapkan kalau wartawan lebih banyak menulis tentang berita ekonomi tanpa mengesampingkan berita politik, pemerintahan, olahraga dan lainnya.
Ia menyebut, andai sebuah media gencar melakukan pemberitaan tentang ekonomi justru akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah, terutama mampu menekan dan mengendalikan angka inflasi agar tak terlalu tinggi.
Ia pun menilai, pemberikan terkain ekonomi yang gencar dilakukan media nantinya akan menjadi memacu pergerakan ekonomi mikro, membangun lapangan kerja, menarik banyak investasi, dan banyak manfaat lainnya.
Ditambahkannya, saat ini BI mampu menjadi dan mengendalikan nilai tukar rupiah, hal ini banyak kaitannya, Kalau inflasi stabil maka nilai rupiah akan stabil. Kalau banyak devisa masuk ke Indonesia, nila rupiah juga akan stabil. Faktanya, bukan hanya inflasi dan devisa, tetapi banyak terkait dengan sktor riil lainnya yang mempengaruhi inflasi.
Seperti diketahui, dalam tiga tahun terakhir angka inflasi secara nasional bisa terkendali sehingga mendukung pencapaian target inflasi 2017. Tercatat Inflasi 2 tahun terakhir, laju inflasi penurunan hanya 3 persen atau sekitar 3,2 hingga akhir tahun 2017.
Ia pun memprediksi kalau perkiraan hingga akhir tahun 2017, inflasi diprediksi berada pada rentang 3,0-3,5 persen atau sama dengan inflasi tahun 2016 yang mencapai 3,0 persen dan tahun 2015 mencapai 3,3 persen.
Disisi lain, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Yoga Affandi menjelaskan, dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, BI berperan aktif dalam mengendalikan ekspektasi inflasi, mengelola permintaan, dan stabilitas nilai tukar.
Pemerintah dengan kewenangannya dapat mengintervensi dengan mengelola sisi supply termasuk produksi, impor dan infrastruktur.
Selain itu, menetapkan harga komoditas (subsidi) juga menjadi bagian dari andil pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
"Fokus utama program pengendalian inflasi daerah adalah 4K. Yaitu, Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif," jelasnya.
Peran media Dalam Mensukses Gerakan Nasional Non Tunai
Tidak hanya inflasi, BI juga berharap media juga berperan dalam mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Apalagi saat ini BI juga gencar dan terus mendorong pergeseran perilaku masyarakat dari pembayaran secara tunai ke non tunai.
Setidaknya ada 4 strategi BI dalam agar GNNT bisa berhasil dengan baik.
Yaitu interoperabilitas dan interkoneksi melalui kartu kombo dan pemberdayaan keagenan, pembayaran elektronik di seluruh ruas jalan tol, pembayaran elektronik terintegrasi antar moda, cash management system, dan penyediaan layanan keuangan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Pungky P Wibowo selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI mengatakan, BI memang terus menggenjot GNNT dan cashless society melalui berbagai aspek salah satunya perluasan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Mulai dari pengembangan fasilitas pembayaran jalan tol, pembelian dan top up, hingga penyaluran bantuan sosial non tunai pada 2018 mendatang.
Saat ini realisasi non tunai di Indonesia sudah mencapai 1,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). BI lalu menargetkan transaksi non tunai di Indonesia bisa mencapai 2,1 persen dari PDB secepatnya.
BI pun menargetkan GNNT tidak hanya di daerah perkotaan, namun juga sampai pelosok desa di Indonesia.
“Kami berupaya terus mendorong masyarakat yang awalnya terbiasa bertransaksi tunai menuju ke non tunai," tambahnya.
Media juga diharapkan bisa mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan agar perlahan pola transaksi di masyarakat bisa berubah, dari tunai menjadi non tunai nantinya.
Peran Media Dalam Program BI Jangkau
Satu lagu program BI yang diharapkan bisa mendapat dukungan media massa, yaitu Program BI Jangkau, tujuannya agar rupiah bisa hadir di seluruh wilayah Indonesia. Tak ada lagi transaksi dengan mata uang ataupun dengan sistem barter.
Hal ini pula lah yang diharapkan oleh Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Suhaedi saat memberikan paparan program BI Jangkau.
BI Jangkau merupakan program peningkatan layanan kas untuk menjangkau masyarakat di wilayaha kecamatan atau desa melalui optimalisasi jaringan kantor bank, pegadaian, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR) dan pihak lainnya.
Ia akui bahwa sudah menjadi tugas BI sebagai lembaga yang berwenang untuk mengedarkan rupiah ke seluruh wilayah di Indonesia, namun perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan itu semua, baik itu pemda maupun media sebagai pemberi informasi.
Dijelaskannya, sejak tahun 2015 sampai dengan November 2017, BI telah memiliki 67 Kas Titipan (KT) baru, jadi total sekarang sudah 102 di seluruh Indonesia. Artinya ini sudah menjangkau 97,5 persen total coverage Indonesia. Bahkan saat ini sudah disetujui 10 KT ( menunggu proses pembukaan) dan 2 KT lagi yang masih dalam proses persutujuan.
Tidak hanya itu, BI juga menetapkan Pilot Project di delapan propinsi untuk program BI Jangkau tersebut. Yakni di Kepri, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Maluku Utara dan Papua.
Ia menegaskan penerapan BI Jangkau di perbatasan merupakan program dari BI untuk menghadirkan pelayanan uang rupiah di perbatasan. (R02)